Siti mengangggap perlu adanya standarisasi wanet yang aman bagi moral para penggunanya. Ia mengaku telah memberikan nota tertulis kepada Bupati Gunungkidul, Badingah, mengenai standarisasi warnet di Gunungkidul. "Memang, dari penelitian banyak warnet yang tertutup, namun sejauh ini kami belum tahu di mana saja," ucapnya dilansir dariTribun Jogja, Selasa (8/11), di Gunungkidul.
Standarisasi warnet yang dimaksud Siti adalah bilik-bilik warnet yang transparan, sehingga orang bisa melihat apa yang dilakukan pengguna warnet. Sejauh ini, dari pengamatan yang dilakukannya, banyak pasangan memanfaatkan warnet yang biliknya tertutup sebagai ajang mesum. Bahkan, ada juga bilik warnet transparan yang ditutup jaket oleh penggunanya.
"Itu kan perlu dikritisi. Namun dalam hal perizinan kami serahkan ke Pihak Disbudpar sebagai pemegang izin," jelasnya.
Sedangkan Kabid Pemasaran dan Usaha Disbudpar Gunungkidul, Supriyadi Mpd, mengatakan sejauh ini pihaknya telah melakukan koordinasi terkait standarisasi warnet. Koordinasi ini melibatkan sekitar 45 anggota asosiasi pengusaha Warnet, polisi, Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo), serta Disbudpar, di Cafe Ledoksari, Senin (7/11) lalu.
Dalam pertemuan tersebut dibahas mengenai persamaan persepsi, salah satunya tentang bilik warnet yang terbuka. "Ada kesepakatan, bilik warnet harus memperlihatkan anggota badan, dan setinggi manusia. Dengan demikian, jauh lebih sehat dan tidak digunakan hal-hal yang menyimpang, termasuk tindak asusila," jelasnya.
Mengenai usulan perlunya warnet dengan bilik transparan, Supriyadi menyetujui. Namun ia juga mengingatkan pentingnya ada Perda yang mengatur mengenai warnet. Supriyadi menekankan, bila warnet menyalahi aturan, termasuk mengenai bilik, maka pihaknya akan bekerjasama dengan Satpol PP melakukan pencabutan izin.
0 komentar