Warga Papua mengalami keterpurukan. Ketua Kampak Papua Dorus Wakum di Jakarta kemarin kembali menyatakan, semua tokoh Indonesia, Papua dan tokoh Papua yang palsu (abal-abal) agar mengedepankan nilai kemanusiaan dan persaudaraan kebangsaan.

Dalam hal ini, terkait Freeport, Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane sudah mendesak agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta segera mengusut bantuan keamanan dari PT Freeport Indonesia untuk kepolisian. "Pengusutan dana keamanan PT Freeport untuk Polri di Papua perlu dilakukan karena konflik di Papua terus berkecamuk," katanya.

Dalam pandangan IPW, dana itu masuk kategori suap berdasarkan fakta bahwa aparat keamanan dalam menangani konflik di sekitar daerah tambang Amerika itu cenderung tidak netral.

Dana bantuan untuk Polri itu dapat mengarah pada politik adu domba, di mana aparat keamanan harus berhadapan dengan rakyat Papua, terutama rakyat di sekitar perusahaan tambang itu dan buruh yang didiskriminasi. "Freeport harus didesak untuk moratorium, dihentikan, dan diusir dari tanah Papua karena cenderung mengarah pada praktik politik adu domba, tidak beda dengan kolonial Belanda dulu," ujar Neta Pane.

Untuk itu, KPK harus mengusut dana itu agar uang itu jelas status dan kategorinya. "Apakah bantuan itu masuk kategori suap atau bentuk peran serta masyarakat untuk mendukung tugas-tugas polisi," katanya di Jakarta kemarin. Bahkan, menurut Neta, jika dana itu ternyata merupakan suap terhadap oknum aparat, pejabat Freeport juga harus diseret ke Pengadilan Tipikor.

Sejauh ini, Dorus Wakum telah meminta dengan hormat supaya semua mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, bukan sebaliknya para tokoh berkomentar di media masa dan membuat kegaduhan, kebingungan, dan rasa benci terhadap pemerintah indonesia atau apapun itu namanya.

“Saya berharap kita memiliki hati nurani dalam memberikan komentar atau penilaian terhadap sesuatu hal menyangkut masalah kekerasan di Tanah Papua," kata Wakum. Sejak 2010-2011 ini telah terjadi kekerasan kemanusiaan yang begitu pesat dan menimbulkan keresahan atas hak hidup orang asli papua.

Warga Papua melihat, saat ini banyak dibicarakan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Harga Mati dan Papua Barat Merdeka, sementara pembunuhan, penganiayaan, penyiksaan, penghilangan, penangkapan dan penahanan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum kepada orang asli Papua yang dicurigai sebagai TPN/OPM terus terjadi.

Semuanya itu hanya berdampak meningkatnya kekerasan terhadap kemanusiaan yang terjadi di Papua. Otonomi Khusus, tegas Wakum, tidak menjamin keselamatan dan kenyamanan hidup orang asli papua, banyak uang Otsus tetapi dikorupsi berjemaah tanpa mempertimbangkan hak-hak orang asli papua.

"Dari berbagai persoalan kemanusiaan ini; saya ingin bertanya kepada kita semua baik itu NKRI Harga Mati atau Papua Barat Merdeka; siapa yang bertanggungjawab atas melayangnya nilai kemanusiaan yakni hidup orang atas tindakan keji dan kejam yang kita buat?" tanya Dorus.

Sungguh, penanganan masalah Papua harus komprehensif, tidak bisa hanya parsial. Sebab, keberadaan Bumi Cenderawasih sebagai bagian dari NKRI adalah harga mati. Pemerintah tampaknya lupa bahwa membangun Papua tidak bisa hanya dengan cara menggelontorkan sebanyak banyaknya uang ke sana. Sebab, yang terjadi justru kesenjangan makin dalam dan kesejahteraan yang tidak merata