Harapan itu disampaikan Ketua Menteri Melaka Datuk Seri Mohammad Ali Rustam pada seminar bertajuk "Menjembatani Selat Malaka" yang berlangsung di Resor Putri, Ayer Keroh, Malaka, Minggu.
Dalam seminar yang diselenggarakan bersama oleh "Bernama" dan "ANTARA" itu, Mohammad Ali Rustam mengatakan, sumber dana bagi pembiayaan pembangunan jembatan tersebut telah pun ada dan bukan berasal dari pendanaan pemerintah.
"Uang untuk membangun proyek jembatan Melaka ini berasal dari pihak swasta di China. Kita tak pakai uang pemerintah. Kalau kedua pemerintah bersetuju, pembangunannya lebih cepat lebih baik," katanya.
Ide pembangunan jembatan ini sebenarnya telah lama ada namun perwujudannya terkendala oleh persepsi pemerintah pusat kedua negara tentang tingginya biaya pembangunan dan rendahnya jumlah "para pengguna", katanya.
Mohammad Ali Rustam mengatakan, dilihat dari perspektif yang lebih luas, keberadaan jembatan yang melintasi Selat Malaka dan Pulau Rupat (Riau) itu justru sangat positif bagi percepatan pembangunan dan perluasan kerja sama antara Melaka dan Riau.
Proyek pembangunan jembatan Selat Malaka itu sangat layak karena keberadaannya tidak hanya positif dari aspek pembangunan ekonomi dan perdagangan, tetapi juga dari upaya kedua bangsa mengukuhkan hubungan antarrakyat, katanya.
Ia mengatakan, usul pembangunan jembatan tersebut telah pun mendapat dukungan berbagai pihak yang terlibat dalam Forum Kerja Sama Kawasan Segitiga Indonesia-Malaysia-Thailand (IMT-GT).
Sebelumnya, Direktor Pelaksana "Strait of Malacca Partners Sdn Bhd", Lim Sue Beng, mengatakan, jembatan itu mendukung perluasan kerja sama dan hubungan Indonesia dan Malaysia serta konektivitas Perhimpunan Bangsa Asia Tenggara (ASEAN).
Nilai perdagangan bilateral kedua negara tercatat sedikitnya 12,8 miliar dolar AS (2008) dengan kunjungan wisatawan Indonesia ke Malaysia mencapai 2,4 juta orang (2008), katanya.
Proyek jembatan yang kini diperkirakan membutuhkan biaya 12,75 miliar dolar AS itu sebaiknya segera dilaksanakan untuk menekan kemungkinan pembengkakan biaya dan memacu perkembangan ekonomi ASEAN, katanya.
Bagi warga Indonesia, Negara Bagian Malaka tidak hanya menjadi destinasi kerja tetapi juga wisata, khususnya mereka yang ingin berobat di Pusat Pengobatan Mahkota, Rumah Sakit Pantai dan Rumah Sakit Khusus Putra.
ANTARA mencatat jumlah warga Indonesia yang bekerja di sektor manufaktur, konstruksi, jasa, perkebunan dan pembantu rumah tangga di Malaka mencapai sedikitnya 33.922 orang (2010) sedangkan jumlah wisatawan Indonesia yang berkunjung ke negara bagian itu mencapai sedikitnya 136.975 orang (2009).
Seminar yang menjadi bagian dari rangkaian kegiatan KTT pertama Bernama dan ANTARA itu mendapat perhatian pekerja pers Indonesia dan Malaysia yang hadir.
0 komentar