Proses penataan ulang KIB II yang berlangsung 2 hari terakhir belum menghasilkan satu pun menteri baru. Pada saat sama, Golkar dan PKS belum putuskan sikap akhir tentang kelanjutan kebersamaan dalam Setgab Koalisi.
Apakah dua peristiwa tersebut ada kaitannya? Presiden SBY masih menunggu keputusan dua partai besar itu pasca pertemuan Kamis siang?
"Tidak. Presiden mempunyai hak dan kewenangan penuh untuk mengganti menteri sesuai dengan fungsionalnya sebagai kepala pemerintahan," jawab Jubir Kepresidenan, Julian Aldrin Pasha.
Kepada wartawan di kediaman pribadi Presiden SBY di Cikeas, Bogor, Jumat (14/11/2011), Julian menjelaskan tahap penataan dan perombakan KIB II terus berjalan. Presiden SBY dan Wapres Budiono masih mempertimbangkan siapa yang sebaiknya menjadi anggota KIB II sesuai target percepatan pembangunan nasional tiga tahun ke depan.

"Presiden masih pertimbangkan siapa-siapa yang duduk di dalam kabinet," ujar Julian.

Jawaban serupa juga disampaikan Staf Khusus Presiden bidang Hubungan Masyakat, Heru Lelono. Sesuai kesepakatan koalisi, pasti Presiden SBY tetap berkomunikasi dengan pimpinan parpol koalisi pendukungnya.

Namun bukan berarti penataan ulang KIB II tergantung kepada parpol koalisi. Sebab prioritasnya memang bukan untuk memuaskan keinginan partai koalisi.

"Apapun yang terjadi dalam proses reshuffle ini, pasti ada parpol yang tidak puas," cetus Heru.

"Tapi konsentrasinya mau ke mana sih? Kabinet untuk kepentingan masyarakat atau harus menunggu semua parpol puas?" sambungnya.