Untuk pastinya kapan diberlakukan belum jelas. Kalau program pusat lancar pembuatan e-KTP gratis berakhir tahun 2012, maka mungkin setelah itu. Saat ini alat untuk pembuatan saja juga belum ada,” ujar dia.
Hal senada disampaikan Ngadiyono. Wakil rakyat asal Giriwoyo menambahkan Pemkab sepertinya hanya ingin mengejar kenaikan retribusi. Pasalnya hampir semua retribusi yang dibahas mengalami kenaikan. “Bahkan ada-ada saja kenaikannya. Sampai ada usulan menaikkan retribusi rumah dinas perawat dan bidan menjadi Rp 50.000 per bulan, padahal untuk rumah dinas Sekda hanya Rp 40.000,” jelasnya.Biaya pembuatan KTP bakal mengalami kenaikan empat kali lipat. Jika sebelumnya, biayanya hanya Rp 7.000, nantinya bisa mencapai Rp 30.000 per pemohon. Meski saat ini kenaikan itu masih akan dibahas di Panitia Khusus (Pansus) DPRD. Tarif ini akan berlaku jika program pengadaan e-KTP gratis nanti habis.
“Awalnya diusulkan Rp 40.000 tapi banyak yang tidak setuju. Banyak yang meminta di bawah Rp 30.000 karena dianggap terlalu membebani masyarakat. Kesan mahal itu juga nampak karena biaya pengadaan KTP biasa hanya Rp 7.000,” kata Setyo Sukarno, anggota Pansus DPRD, Jumat (4/11).
Biaya sebesar itu
Diusulkan pula ada kenaikan dari retribusi rumah dinas bupati, dari Rp 150.000 per bulan menjadi Rp 250.000