Para budayawan di Solo sepakat tidak membiarkan tindakan sewenang-wenang sekelompok orang yang sering membubarkan dan membatasi ruang ekspresi kesenian mereka. Didukung sejumlah elemen,  lahirlah Front Pembela Pancasila.
“Kebebasan berekspresi seniman adalah wujud penegakan empat pilar bangsa, yakni Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika. Jika ada yang menolak penegakan keempat pilar bangsa itu wajib ditindak karena tidak memiliki komitmen terhadap bangsa,” ujar Ki Jlitheng Suparman, Senin (30/5).
Kemarin, Jlitheng bersama sekitar 50 orang budayawan di Solo, bertemu di Taman Budaya Jawa Tengah (TBJT).
Awalnya, bersama Kepala TBJT ST Wiyono, mereka membahas tindakan sekelompok orang membubarkan pentas wayang Ki Jlitheng di Semanggi, Pasar Kliwon, Solo, Jumat (27/5) lalu. Namun, pembicaraan itu mengerucut menjadi sebuah gerakan moral.
Puluhan seniman baik secara pribadi atau mewakili kelompok, bersepakat membentuk Front Pembela Pancasila (FPP) sebagai wujud penolakan terhadap aksi anarkisme tersebut. Kemarin, secara aklamasi, pemerhati budaya Setyawan ditunjuk sebagai Ketua Presidium FPP.
Usai menyatakan kesediaannya, Setyawan membeberkan, FPP akan menggandeng sebanyak mungkin elemen masyarakat yang masih peduli kepada penegakan empat pilar bangsa.  “Kami akan mengadakan aksi, bertepatan dengan hari lahir Pancasila tanggal 1 Juni. Rabu mendatang, kami ingin menghadap Walikota Solo untuk menyampaikan aspirasi,” ujarnya.
Selain ke Walikota, FPP juga akan mengadakan aksi ke jajaran aparat keamanan seperti Korem, Kodim dan Polresta. FPP akan menggugah agar para pengayom warga itu bersedia menindak tegas kelompok atau Ormas yang sering mengganggu ketenteraman warga termasuk seniman.
Jlitheng dan Setyawan juga sama-sama mengutarakan kecemasannya. Setelah marak sejumlah aksi ilegal membubarkan pentas seni, polisi justru terkesan berhati-hati memberikan izin pentas, dengan dalih pentas bisa menimbulkan gesekan di masyarakat.
“Ini kan konyol. Merugikan budayawan, masyarakat dan kebudayaan itu sendiri. Sementara, pelakunya tidak memiliki hak atau kompetensi apa pun. Kita harus melawan ini. Hanya, sebagai orang beradab kita tidak akan meniru cara mereka, ya kita lawan dengan cara beradab,” ujar Setyawan.
Di luar kelompok budayawan, kemarin juga terlihat Ormas Pemuda Pancasila. Sriyono, salah seorang dari mereka, menegaskan akan sepenuhnya membantu gerakan moral yang bertujuan menegakkan empat pilar kebangsaan itu.