Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Sungkono mengatakan hasil Sidak tidak ditemukan penyelewengan seperti yang disampaikan saat hearing. Pihaknya menduga kisruh ini justru dipicu oleh seseorang yang tidak suka dengan kepala kelurahan.
“Intinya hanya salah paham saja. Bantuan DAK 2008 dan 2009 di empat lokasi dengan total Rp 20 juta sudah diterima dan direalisasikan. Kami sudah bertanya kepada panitia kegiatan dan orang yang diserahi uang itu. Hanya saja memang ada pengalihan fungsi di dua titik. Rencana awal untuk talud, tapi karena ada jalan yang lebih membutuhkan perbaikan akhirnya dialihkan untuk rabat jalan,” jelas dia.
Terkait jumlah semen yang dikatakan tidak diberikan semuanya hanyalah salah informasi. Bantuan semen sebanyak 200 sak bukanlah dari Tukino (wakil rakyat periode 2009-red). Tapi dari wakil rakyat yang lain yakni AS Joko Prayitno.
Ketua Komisi A, Soetarno SR justru menyayangkan dengan tidak adanya perwakilan dari warga yang melaporkan. Dalam hearing sebelumnya, Senin (30/5), sudah diberitahukan rencana sidak itu. “Dan anehnya warga yang kemarin namanya disinggung ikut setuju mundurnya kepala kelurahan justru mengatakan tidak tahu menahu. Dan bahwa yang melaporkan bukan warga di lingkungannya,” katanya.
Tanah eks-kas desa yang ditanami oleh lurah tanpa sepengetahuan warga juga bukan masalah. Tanah itu ditanami agar tidak menjadi tanah terbengkalai. Dengan hasil ini, sesuai kesepakatan saat hearing, maka pelapor harus menerima kepala kelurahan karena tidak terbukti bersalah.
Namun begitu, Sekretaris Komisi A meminta pihak Inspektorat agar turun ke lapangan. Sesuai dengan permintaan pelapor. Untuk memperkuat hasil sidak. “Kisruh ini mungkin juga karena info yang setengah-setengah. Sehingga seharusnya pihak perangkat lebih aktif di masyarakat,” jelasnya.
0 komentar