Dinas Pendidikan menyatakan penentu diterima atau tidak pendaftar di sekolah berstatus RSBI bukan hanya hasil Ujian Nasional (UN). Namun ada tes-tes lain yang menyertainya. Selain itu, bukan ditentukan dengan banyak sedikitnya uang sumbangan sukarela yang diberikan orangtua siswa. Hal tersebut disampaikan dalam hearing dengan Komisi D DPRD, Jumat (1/7).
Pasalnya, sebelumnya Komisi D menerima aduan dari orangtua siswa nilai UN anaknya lebih tinggi namun tidak diterima. Selain itu, DPRD juga menerima aduan adanya dugaan jual beli kursi masuk di RSBI sebesar Rp 8 juta. Namun dalam hearing, aduan yang diterima Komisi D, Dinas Pendidikan telah melakukan klarifikasi dan tidak menemukan adanya jual beli kursi.  Dalam hearing tersebut ada enam isu yang dibahas dan pembahasan berlangsung alot. Dihadiri pula beberapa Kepala Sekolah RSBI dan non-RSBI.
Ketua Komisi D Martanto mengatakan hearing bertujuan untuk menelisik semua isu yang muncul di media. Sehingga dewan juga akan enak dalam menjawab setiap keluhan masyarakat seputar pendidikan.
“Semua masalah yang muncul di lapangan itu kami terima melalui masyarakat. Bukan bikinan anggota dewan. Semua masalah ini mari dibahas bersama agar tidak terkesan perang pendapat di media. Lebih baik kita berkumpul dan sekaligus klarifikasi. Sehingga masalah yang saat ini muncul jangan terjadi di 2012,” jelasnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pendidikan, Suparno sepakat untuk menjadikan hearing sebagai wadah klarifikasi. Lebih dari itu, masalah yang muncul tiap tahun seputar pendidikan merupakan masalah yang sama di tiap tahunnya.