Ratusan warga Yogyakarta mengepung dan berusaha menduduki Gedung Agung Yogyakarta untuk menemui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Rabu (13/7) sore. Para pengunjuk rasa yang diantara termasuk anggota DPRD DIY tersebut serentak menyerukan satu suara, yakni perjuangan penetapan Keistimewaan DIY.
Atas desakan massa, akhirnya aparat keamanan mengizinkan lima orang perwakilan masyarakat untuk memasuki Gedung Agung dan menyampaikan aspirasinya. Karena presiden tidak berada di tempat dan tengah mengadakan kunjungan kerja di Akademi Militer (Akmil) Magelang, maka perwakilan massa hanya diterima Sekretaris Kabinet, Dipo Alam dan Juru Bicara Kepresidenan, Julia Pasha.
Kelima delegasi yang mewakili masyarakat pengunjukrasa tersebut diantaranya Ketua DPRD propinsi DIY Youke Indra Agung, Ketua DPRD Kota Yogyakarta Henry Kuncoro Yekti, Ketua DPRD Bantul Kristiyani, Wakil Ketua DPRD Gunungkidul Slamet dan Ketua Sekretaris Bersama (Sekber) Keistimewaan DIY Widhihasto Wasana Putra. Sementara itu, ketua DPRD dari Sleman dan Kulonprogo tidak hadir dan menitipkan surat pernyataan sikap kepada para delegasi.
Dalam pertemuannya dengan Dipo Alam dan Julia Pasha selama sekitar 45 menit di Gedung Agung, para perwakilan masyarakat menyatakan desakannya kepada pemerintah untuk segera menyelesaikan polemik RUUK DIY. Selain itu, para delegasi juga menyerahkan hasil sidang paripurna DPRD DIY untuk nantinya disampaikan kepada presiden.
"Kami dengan tegas mengatakan bahwa rakyat Yogyakarta menginginkan penetapan. Kami juga sampaikan hasil risalah sidang paripurna DPRD DIY yang menginginkan penetapan Sultan dan Pakualam yang jumeneng sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DIY. SBY harus membuka mata dan telinga karena tidak ada alasan untuk menunda penetapan," ujar Widhihasto.
Dari hasil pembicaraan tersebut, sekretaris kabinet dan jubir kepresidenan berjanji akan menyampaikan aspirasi masyarakat Yogyakarta tersebut kepada presiden SBY. "Mereka berjanji akan menyampaikan dan kami percaya itu karena sebagai seorang menteri dan jubir kepresidenan, seharusnya apa yang mereka katakan bisa dipertanggungjawabkan," tuturnya.
Sementara itu, Ketua DPRD DIY Youke Indra Agung menambahkan, apa yang telah diputuskan masyarakat Yogyakarta harus dijadikan dasar utama penyusunan RUUK DIY. "Ini sudah menjadi tekad bulat bersama bahwa penetapan keistimewaan DIY adalah harga mati," imbuhnya.