Ketua LSM Nurani, Wonogiri, Suwoso menilai kunci penyelesaian masalah rutin tahunan soal kekurangan air bersih atau kekeringan adalah komitmen Pemerintah Kabupaten Wonogiri. Salah satu caranya adalah mengintegrasikan setiap satuan kerja perangat daerah (SKPD) untuk melaksanakan program mengatasi masalah kekeringan.
Menurutnya, selama ini masing-masing SKPD masih berjalan sendiri-sendiri sehingga masalah kekeringan yang selalu dihadapi warga Wonogiri bagian selatan tidak pernah terselesaikan. “Jika dihitung nilai bantuan air bersih , baik bantuan dari Pemkab Wonogiri maupun pihak ketiga mencapai miliaran rupiah,” ujarnya, Rabu (3/8/2011). Lebih lanjut mantan Camat Wonogiri ini mengatakan, Wonogiri memiliki sumber air baku yang cukup besar, yakni Waduk Gajah Mungkur. “Kami pernah membaca di media massa, ada megaproyek air bersih Soloraya dengan memanfaatkan air WGM. Kenapa proyek itu tidak ditiru oleh Pemkab, kan bisa ta air WGM diolah dan dialirkan ke daerah selatan yang rawan kekurangan air bersih. Nilainya besar namun jika dibandingkan dengan nilai dropping air yang mencapai miliaran rupiah akan sama,” tegasnya.
Atau, ujarnya, dilakukan studi yang lebih teliti secara integrasi antar-SKPD. Mantan Camat Manyaran ini menjelaskan, SKPD yang bisa diintegrasikan adalah Bagian Kesra Pemkab Wonogiri, DPU, Bapermas, Dinas PESDM ataupun PDAM. “Butuh komitmen pemerintah yaitu DPRD dan Bupati. Perlakuan setiap kecamatan juga berbeda dan tidak semua daerah rawan kekurangan air harus dicukupi dari air WGM,” jelasnya.
Terpisah, Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Wonogiri, Gatot Gunawan mengatakan, terdapat delapan dari 25 kecamatan yang rawan kekurangan air bersih. Kecamatan-kecamatan itu adalah Eromoko, Pracimantoro, Giritontro, Paranggupito, Giriwoyo, Nguntoronadi, Batuwarno dan Manyaran. “Kekurangan air bersih akan dialami oleh 74.167 jiwa atau 19.979 KK dari 40 desa,” terangnya.
Sementara itu, Direktur PDAM Giri Tirta Sari, Wonogiri, Sumadi menyatakan dibutuhkan waktu 10 tahun untuk menyelesaikan persoalan kebutuhan air bersih. “Jika diserahkan ke PDAM, butuh waktu 10 tahun. Kami harus melakukan survei untuk membuat DED (detailed engineering design-red),” katanya. “Masing-masing daerah akan mendapat perlakuan berbeda. Mungkin daerah A bisa ditangani dengan membangun sumur bor tapi ada juga daerah B yang harus mengambil air dari WGM,” ujarnya. Menurutnya, produksi air PDAM selama ini masih cukup. “Lebaran, pelanggan tidak perlu khawatir kekurangan air bersih, kecuali mesin kami terjadi kerusakan. Produksi air cukup,” tandasnya.