Bahkan, komunikasi Presiden SBY dan sejumlah pimpinan partai politiknya pun masih bersifat umum dan tidak langsung membicarakan soal perombakan kabinet, apalagi tentang kinerja para menteri berasal dari partai politik.
Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Hatta Rajasa, yang juga Menko Perekonomian, menegaskan partainya siap menerima apapun keputusan presiden. Karena keputusan perombakan kabinet merupakan hak preogratif presiden.
Sementara, pengamat politik meminta SBY untuk secepatnya mengumumkan perombakan kabinet dan tidak menimbulkan ketidakpastian. "Tidak usah menunggu 20 Oktober atau melakukan fit and proper test," kata peneliti Lembaga Survei Indonesia, Burhanuddin Muhtadi.
Sepanjang pekan ini, dari kediaman pribadinya di Cikeas, Presiden SBY terus mempelajari kinerja para menterinya yang berasal dari laporan BPK dan UKP4R. Menurut Staf Khusus Presiden bidang komunikasi politik, pekan ini merupakan minggu-minggu finalisasi calon menteri baru.(YUS)
0 komentar