Anggota Komisi D DPRD, M Nusantoro menerima pengaduan dari sejumlah kepala sekolah. Mereka mengeluhkan soal pengadaan seragam batik Wonogiren bagi siswanya. Diduga pengadaan seragam baik akan diberlakukan bagi siswa TK hingga SMA/SMK.
“Bukannya tidak setuju, tapi kok mendadak dan diwajibkan beli. Tentu ini memberatkan orangtua siswa karena sudah harus membeli kain seragam OSIS, pramuka, kostum olahraga, seragam batik sekolah, masih ditambah batik Wonogiren ini,” kata salah satu kepala sekolah yang mengadukan kepada M Nusantoro sambil menunjukkan sampel kain, Selasa (5/7), malam.
Dari Baturetno, satu kepala sekolah menambahkan permintaan pengadaan itu disampaikan melalui Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS). Meski baru lisan, namun disebutkan surat edaran akan menyusul. “Dari MKKS dikatakan pengadaan batik itu akan diikuti surat edaran. Surat edaran menyusul, berarti kan wajib. Beberapa sekolah lain bahkan juga sudah pesan,” kata salah satu kepala sekolah, yang keberatan namanya disebutkan.
M Nusantoro mengatakan telah menerima keluhan dari beberapa kepala sekolah terkait batik Wonogiren itu. Rencananya, Komisi D akan melakukan hearing terkait buku mangkrak, Kamis (7/7), hari ini, nantinya kain batik yang diberikan kepadanya akan ditanyakan pula. “Kalau untuk orangtua murid di kota mungkin tidak masalah, tapi kalau untuk orangtua yang tidak mampu dan bahkan untuk beli air bersih saja kurang, kan memberatkan,” tegasnya.
Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Suparno melalui Sekretaris Soesetijo membantah jika pengadaan batik khas Wonogiri yang ditawarkan salah satu pabrik tekstil terkemuka di Sukoharjo ke kepala sekolah dikoordinasi dinas. Menurutnya, tidak ada kewajiban bagi sekolah untuk membeli batik itu. Meski begitu, dirinya tidak menampik pernah melihat kain batik yang dijual Rp 40.000 per meter itu. Kualitasnya bagus dengan kerapatan kain 90 persen.
Dirinya juga membantah jika disebutkan pernah mengumpulkan kepala sekolah di salah satu SMK untuk membeli kain itu