Seluruh mobil operasional dinas milik Pemkab Wonogiri diusulkan diberi tanda, tulisan atau logo. Langkah itu untuk menghindari penyalahgunaan aset, sekaligus mendorong tertib administrasi guna meraih penilaian wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan Pemkab. Usulan tersebut disampaikan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD Wonogiri saat memaparkan hasil reses II tahun 2011 dalam sidang paripurna di Gedung DPRD, Selasa (26/7/2011).
Membacakan hasil reses tersebut, juru bicara FPKS, Ngadiyono mengatakan penilaian WTP dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK belum pernah diperoleh Wonogiri selama bertahun-tahun.
“Catatan kami, hampir setiap tahun laporan keuangan Wonogiri selalu wajar dengan pengecualian. Masalahnya ada pada pengelolaan aset. Kapan persoalan itu akan selesai, tentunya menjadi PR semua pihak. Langkah itu bisa dimulai dari hal kecil misalnya dengan memberi tanda/logo barang-barang inventaris Pemkab,” jelas Ngadiyono.
Dia mencontohkan, pada mobil dinas bupati, misalnya, diberi tulisan Mobil Operasional Bupati Wonogiri APBD 2010. Contoh lain pada mobil dinas Ketua DPRD diberi tulisan Kendaraan Operasional Ketua DPRD Wonogiri.