Operasi Militer di Papua Melanggar Aturan

Ilustrasi (Dok)
Operasi militer di Papua dianggap melanggar aturan. Pasalnya Bumi Cenderawasih bukan di wilayah yang sedang berperang. Demikian dikemukakan Wakil Ketua Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin seusai bertemu Komnas HAM dan LSM Kontras di DPR, Jakarta, Rabu (16/11).

Selain itu, operasi militer ini juga belum meminta persetujuan dari DPR RI. "Tak usah mengerahkan pasukan menggunakan aparat TNI saja di Papua sudah menyalahi aturan," kata Hasanuddin. Ia mengatakan selama ini penggunaan TNI tanpa keputusan politik dari Presiden.

Hasanuddin menilai pasukan TNI di Papua bergerak dengan sendiri. "Memang bukan operasi militer, tapi aparat pemerintah daerah yang meminta bantuan," katanya. Terkait ini, DPR akan memanggil Panglima TNI. "Itu jelas menyalahi aturan sebab sampai sekarang tidak ada keputusan politik terkait penggunaan TNI di Papua," paparnya.

Itu sebabnya, menurut Hasanuddin, penggunaan TNI tanpa koordinasi dan keputusan politik rawan pelanggaran hak asasi manusia. "Padahal penggunaan aparat TNI harus sesuai dengan UU Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI dan Perpres Nomor 7 tahun 2008 tentang TNI," jelasnya.
Tags:

About author

Curabitur at est vel odio aliquam fermentum in vel tortor. Aliquam eget laoreet metus. Quisque auctor dolor fermentum nisi imperdiet vel placerat purus convallis.

1 komentar

  1. semoga indonesia bisa aman dan damai, agar sjahtera,,,

Leave a Reply