Wacana pembentukan Poros Kebersamaan oleh enam fraksi di DPR terkait Rancangan Undang-undang Pemilu dianggap kontraproduktif. "Saya kira justru pembentukan Poros Kebersamaan akan kontraproduktif secara politik," kata Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU Pemilu dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Arif Wibowo kepada Antara di Jakarta, Jumat (4/11).

Ia menambahkan, pembentukan Poros Kebersamaan itu juga bisa menghambat pembahasan RUU Pemilu. "Tidak saja bakal menghambat pembahasan RUU Pemilu, namun juga menimbulkan konflik politik yang tidak perlu. Meskipun itu hak keenam parpol tersebut, sebaiknya pembahasan yang jernih, objektif dan mendalam serta lobi adalah jalan elegan yang bisa ditempuh," tambah Arif.

Kondisi ini, imbuh Arif, juga menunjukkan betapa pragmatisme politik berlangsung kuat dan anehnya malah tidak dihindari. "Jika upaya semacam itu dilakukan maka politik menang kalah melalui mekanisme voting menjadi sulit dihindarkan," kata Arif.

Sementara itu, anggota Pansus RUU Pemilu dari Fraksi Partai Golkar Nurul Arifin mengatakan, pembentukan Poros Kebersamaan tak perlu ditakutkan. "Kalau main kuat-kuatan dengan enam fraksi tersebut, pasti kalah mereka. Tapi kan ini kan politik, perlu lobi-lobi. Kalau mau main kuat-kuatan, artinya mereka bukan politisi," kata Nurul.

Nurul menambahkan, wacana pembentukan Poros Kebersamaan adalah bentuk ketakutan dari enam fraksi. "Saya melihatnya, ada kepanikan dan irrasional dari enam fraksi di DPR RI terhadap RUU Pemilu yang belum dibahas sama sekali. Pembentukan Poros Kebersamaan itu kepagian dan kuda-kudanya nggak kuat," kata Nurul.

Sebelumnya, politisi dari Partai Hanura, yang menjabat Sekretaris Fraksi Hanura, Saleh Husin, mengatakan bahwa enam fraksi di DPR akan membentuk Poros Kebersamaan karena F Partai Demokrat, F-PDIP dan F-PG tetap menginginkan angka ambang batas perolehan kursi parlemen sebesar empat persen. Keenam fraksi itu adalah Fraksi PKS, Fraksi PAN, Fraksi PPP, Fraksi PKB, Fraksi Gerindra dan Fraksi Hanura