Bupati Wonogiri Danar Rahmanto mengatakan, dampak dari terlambatnya penyerapan anggaran belanja langsung termasuk pencairan BOS dan tertunda-tundanya lelang projek pengadaan buku yang bersumber dari DAK, itu memberikan imbas negatif yang merugikan masyarakat.

Bupati minta forum Unit Pelaksana Tugas (UPT) dapat lebih diaktifkan. ''Bila perlu dilakukan cara percepatan dengan jemput bola," tandas Bupati Danar.

Kalau ada aturan yang dirasa meragukan, pimpinan SKPD selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) seharusnya mencari rujukan
aturan di tingkat atas lagi. "Sikap hati-hati itu maksudnya baik, tapi itu bukan berarti harus berhenti," tegasnya.

Lebih jauh Bupati minta, agar para pimpinan SKPD dapat bekerja profesional dan para pimpinan SKPD dapat hadir pada setiap digelar Rakor POK. Sebab melalui rapat koordinasi pengendalian operasional kegiatan (Rakor POK) itu, dapat dijadikan media strategis dalam mengevaluasi kinerja dan sebagai wahana kendali mutu pelaksanaan program.

Minimnya penyerapan anggaran belanja langsung, terungkap dalam Rakor POK. Asisten Sekda Ir Gembong Muriahadi MSi, menyatakan, untuk tahun anggaran 2011 jumlah anggaran belanja langsung mencapai Rp 326,263 miliar, tapi sampai menjelang akhir tahun 2011 yang terserap baru 53 persen.