 |
Ketua MRP, Vitali Yumte menjelaskan selaku lembaa adat yang terdiri dari 33 perwakilan unsur adat, unsur perempuan dan unsur agama di Papua mendukung pemerintah dan DPR untuk menyelesaikan RUUK DIY. Namun, pemerintah harus tetap memperhatikan dan menghormati nilai spiritual, budaya dan warisan leluhur di DIY.
"Karena disitulah spirit dasarnya. Jadi kalau pemerintah menuntut pemilihan kepala daerah diseragamkan dengan demokrasi secara nasional, ini berarti pemerintah tidak menghormati kearifan lokal," ujarnya saat bertemu dengan kerabat Kraton, GBPH Joyokusumo di Ndalem Joyokusuman, Kamis (24/11).
Menurutnya, rakyat Papua merasa perlu memberikan dukungan sebagai rasa emosional satu saudara yang memiliki nilai dasar prinsip berpijak hidup yang hampir sama. "Kami sebagai lembaga kultur menyatakan dukungan keistimewaan karena hal itu menyangkut kultur. Kita dipertemukan menjadi Indonesia karena nilai kearifan lokal dan pemerintah harus menghormati itu," katanya.
Karena itu, Vitali menilai Rakyat Papua mendesak kepada pemerintah agar tidak mempertentangkan politik modern untuk merubah tatanan kultur yang sudah ada. Pemerintah juga diharapkan bisa membedakan persoalan politik dan kultur karena kalau dipertentangkan, maka tidak akan selesai.
"Kalau pemerintah mau kembali ke kultur, maka keutuhan negara akan selamat. Tetapi kalau kultur diganggu, berarti pemerintah tidak punya budaya. Karena itu, kami akan menyampaikan dukungan keistimewaan DIY ini secara tertulis kepada Presiden," imbuhnya.
0 komentar