"Dana yang diberikan Freeport itu terlalu banyak. Untuk itu, mendesak KPK untuk mengusut pemberian uang itu untuk apa. KPK harus melakukan pembuktian terbalik. Periksa dan audit kekayaan Kapolda dan mantan Kapolda Papua, jangan-jangan kekayaan mereka dari sana (Freeport)," ujar Presidium IPW Neta S Pane saat dihubungi Liputan6., Selasa (1/11).
Selain itu, dalam pemberian uang itu IPW melihat ada indikasi gratifikasi. "Tidak hanya gratifikasi, namun suap, dan korupsi bantuan. Soalnya, US$ 14 juta per 4 bulan itu terlalu besar," terang Neta.
Soal aliran dana US$ 14 juta dari Freepor, Markas Besar Polri siap untuk transparan kepada polisi di Papua. Hal itu sempat diutarakan Kepala Divisi Humas Mabes Polri Inspektur Jenderal Polisi Saud Usman. Ia menyebut, jika terdapat penyimpangan, Polri siap bertanggungjawab
0 komentar