Sejumlah 33 pejabat, 10 orang di antaranya anggota DPRD, berangkat menuju Gorontalo untuk melakukan studi banding mengenai bidang pendidikan. Mereka akan berada di Gorontalo hingga Sabtu (30/7).  
Kepala Dinas Pendidikan Suparno menjelaskan studi itu bagian dari program Basic Education Capacity-Trust Fund (BEC-TF) yang berkantor sekretariat di Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Kementerian Pendidikan Nasional.
“Yang kami ajak unsur pimpinan dewan, Komisi D, DPPKAD (Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) dan Inspektorat. Pembiayaan tidak dari APBN maupun APBD. Dana dari hibah luar negeri Belanda dan Australia. Anggaran yang dipakai didasarkan pada indeks bupati. Tapi untuk berapa besar dana itu saya tidak tahu pasti. Namun tujuan dari kunjungan ini untuk belajar mengenai peningkatan mutu pendidikan,” jelasnya.
Ketua Komisi D Martanto mengatakan komisinya ikut dalam kunjungan untuk mengetahui anggaran belanja publik bidang pendidikan di Gorontalo. Mengapa memilih Gorontalo dijelaskan sesuai dengan rekomendasi dari BEC-TF.
“Pemilihan Gorontalo sesuai dengan rekomendasi dari BEC-TF. Dari 12 anggota Komisi D, yang ikut sepuluh. Yang dua ikut bintek di tempat lain,” terangnya.
Kepala DPPKAD Edi Sutopo, jika berdasar indeks bupati yang diatur dalam Perbup 42 2010 tentang standardisasi indeks belanja Kabupaten Wonogiri 2011, maka anggota DPRD dan pejabat eselon II mendapat uang saku Rp 400.000 per hari dengan akomodasi maksimal Rp 500.000 per malam. Sementara untuk harga tiket bergantung pada harga saat itu.