Puluhan massa yang tergabung dalam Komite Pimpinan Wilayah Partai Rakyat Demokratik (KPP PRD) DIY, melakukan aksi di depan Tugu Yogyakarta, Jumat (22/7). Mereka menuding pemerintahan dibawah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) - Boediono telah mengkhianati semangat konstitusi dalam pasal 33 UUD 1945 dan tidak bisa mensejahterakan rakyat.
Ketua KPP PRD DIY, Budiman HK mengungkapkan, setelah bertiupnya angin reformasi, pemerintah saat ini justru sangat gandrung pada liberalisme ekonomi. Situasi ini membuka peluang terjadinya penjajahan gaya baru. Diantaranya menjadi sumber bahan baku negara kapitalis, menjadi tempat penanaman modal asing, penyedia tenaga murah, dan menjadi daerah pemasaran barang hasil produksi negara maju.
"Dalam pandangan kami, jika pasal 33 UUD 1945 dijalankan secara benar dan konsisten, maka tidak perlu terjadi hal-hal seperti diatas. Sayangnya kendati pasal tersebut masih ada dalam konstitusi sekarang, tetapi semangatnya telah dibuang di keranjang sampah oleh pemerintah ekonom liberal," ujarnya.
Menurutnya, tanpa adanya persatuan nasional dari seluruh kekuatan anti imperialis, maka tidak mungkin akan mengusir imperialisme itu. Dan tanpa mengusir imperialisme maupun kolonialisme, maka tidak ada jalan untuk kemakmuran dan keadilan bagi seluruh rakyat.
"Kami mengajak kepada seluruh kekuatan politik nasional untuk berjuang bersama menghentikan pemerintahan yang patuh dan tunduk kepada imperialisme. Serta menggagas sebuah pemerintahan nasional yang berdaulat secara politik, berdikari di bidang ekonomi dan berkepribadian nasional," tandasnya.