"Jadi saya setujui impor beras, tapi itu untuk memenuhi kebutuhan raskin yang mengalami kekosongan untuk tiga bulan, tidak untuk yang lain, kalau tidak impor nanti rakyat miskin kita tidak mendapatkan jatah raskin selama tiga bulan," katanya kepada wartawan usai melepas jemaah calon haji kloter pertama di Asrama Haji Donohudan Boyolali, Minggu (2/10).
Bibit juga menilai, ada langkah yang dilakukan Bulog yang dinilai kurang tepat. Yakni tentang pembelian harga beras oleh Bulog guna mengantisipasi persediaan raskin dan cadangan beras bila terjadi bencana."Seharusnya, Januari - Februari lalu itu, secara maksimal kita membeli beras. Namun karena HPP yang ditentukan pemerintah itu rendah, hanya Rp 5.060 per kilogram maka penyerapannya tidak maksimal," kata dia.
Akibatnya khusus untuk Jateng, kata Bibit, kebutuhan raskin untuk bulan Oktober, November dan Desember, tidak ada. Oleh karena itu, pihaknya harus mendatangkan beras impor. Karena, untuk raskin dan cadangan. "Per bulan, Jawa Tengah sendiri membagi raskin sekitar 60 ribu ton. Kalau untuk kebutuhan hingga Desember nanti, berarti sekitar 180 ribu ton yang harus dibagikan kepada rakyat miskin,"katanya.
Menurut Bibit, saat ini untuk kebutuhan cadangan beras, Jawa Tengah membutuhkan sekitar 200 ribu ton beras. Maka program pemerintah melalui Bulog harus terpenuhi. "Jadi bukan kok saya tidak konsisten dan tidak komitmen. Namun tetap mengambil pilihan, agar rakyat tetap mendapatkan raskin. Maka didatangkanlah beras impor ke Jawa Tengah ini. Kalau saya menolak Bulognya kosong, sedang rakyat butuh raskin, dibagi beras dari mana? " ungkap Bibit.
Karena itu, meski Jateng saat ini surplus beras, namun kebutuhan stok di gudang Bulog tidak memenuhi target karena pembelian beras hasil panen petani saat ini tidak dapat dilaksanakan secara maksimal oleh Bulog. Pilihan itu menurut Bibit, bukan berarti dirinya menyetujui impor. Karena kondisi gudang Bulog memang kosong sehingga perlu didatangkan beras impor. (krjogja)
0 komentar